Soal Senjata Laras Panjang, Pimpinan DPR Segera Panggil Kapolri dan KPK

JAKARTA — Hadirnya aparat Brimob bersenjata laras panjang pada saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung DPR pada Jumat pekan lalu sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini melanggar Peraturan Kapolri, sebagai mana Perkapolri Nomor 1 tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 8 tahun 2009.

Menyikapi hal tersebut, Pimpinan DPR dan Pimpinan 10 Fraksi di DPR telah menggelar pertemuan pada Senin 18 Januari 2016. Ketua DPR Ade Komarudin dalam keterangan persnya menegaskan, Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi bersepakat untuk mengundang Kapolri dan KPK untuk mengklarifikasi hal tersebut.

“Pimpinan DPR dan Pimpinan Faksi sepakat akan segera mengundang Kapolri dan KPK untuk mengklarifikasi proses penggeledahan ruang kerja Anggota DPR RI yang turut membawa aparat keamanan dengan bersenjata laras panjang” ungkap Ade Komarudin.

Lebih lanjut, Akom sapaan akrab Ade Komarudin mengatakan, Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi menyayangkan tindakan penyidik KPK dalam melaksanakan penggeledahan ruang kerja Anggota DPR dengan menggunakan aparat keamanan yang dilengkapi senjata laras panjang.

Penggunaan aparat keamanan oleh KPK telah menghiraukan peraturan perundang-undangan dan etika hubungan antar lembaga.

“DPR merupakan kantor parlemen, kantor para wakil rakyat 560 orang yang dipilih rakyat Indonesia yang menjadi simbol demokrasi Indonesia. DPR tidak boleh dicoreng oleh senjata laras panjang yang menjadi ornamen dari sebuah otoriterisme,” ungkapnya.

DPR direncanakan akan mengundang Kapolri dan KPK pada pekan depan untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Sementara dalam jumpa pers tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin juga menyampaikan bahwa Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi bersepakat akan mengurangi waktu Masa Reses dari sebulan menjadi maksimal 2 minggu, Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi sepakat bahwa untuk studi banding dan kunjungan kerja yang berkaitan dengan kerja Pansus ditiadakan.

Ketua DPR juga mengatakan akan mengundang Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri untuk membicarakan standar keamanan DPR RI sebagai obyek vital negara. (skr–DPR RI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb