MUSIRAWAS — Tahun 2014 lalu, Pemerintah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, melalui Dinas Perkebunan menganggarkan dana untuk Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional, Nasional,
Bulan: Juni 2015
Diduga Langgar Perpres 70, Yamin Pabli Tidak Takut Dilaporkan
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Terhadap dugaan pelanggaran dalam kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo tahun 2013, Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
Fakta Ilmiah : Benua Atlantis Yang Hilang Itu Ternyata Indonesia
MUSIBAH alam beruntun dialami Indonesia. Mulai dari tsunami di Aceh hingga yang mutakhir semburan lumpur panas di Jawa Timur. Hal itu mengingatkan
Dana Aspirasi DPR Rawan Penyimpangan
JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan penolakannya terhadap dana aspirasi DPR Rp 11,2 sebesar triliun. Ia mengaku
Menkeu Tunggu DPR Terkait Dana Aspirasi
JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum mau banyak berkomentar mengenai permintaan DPR terkait kenaikan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota
KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura
MUSIRAWAS — Berdasarkan data Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan, kabupaten Musirawas, Provinsi
Disbudpar Mura Akui Tidak Tahu Status Kawasan Wisata Bukit Cogong
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Hingga saat ini kami tidak mengetahui kalau Objek Wisata Bukit Cogong yang ada di Terawas telah ada izin pelepasan
Jokowi Perlu Political Will untuk Atasi Penurunan Ekonomi
JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki political will dalam menyelesaikan persoalan penurunan kondisi ekonomi. Sah-sah saja jika Jokowi melakukan perombakan
FKBPD : Kami Hanya Minta Informasi, Tapi Malah Ditantang
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com –- Terkait pemberitaan mengenai Surat Konfirmasi dan Permintaan Data Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) ke Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten
Islah Dua Kepengurusan Golkar Harus Tetap Lewat Munas
JAKARTA — Penyatuan dua kepengurusan Partai Golkar, kemungkinan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Mergerkepengurusan harus melewati mekanisme musyawarah nasional (munas) atau
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.