KPK Minta Pemda Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis IT

LUBUKLINGGAU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) koordinasi dan audiensi dengan jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau, Rapat dipimpin Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaan Kohar, Selasa (09/10).

Dalam penyampaiannya pihak KPK, melalui Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah), Adlinsyah M Nasution meminta Lubuklinggau juga beberapa daerah disekitar Lubuklinggau seperti Musi Rawas, Empat Lawang, Pagar Alam dan Muratara lebih meningkatkan kualitas IT.

Mulai dari bidang pelayanan, e-planning, sumber pendapatan daerah, sampai dengan absensi sudah harus menggunakan IT.

Metode yang digunakan berupa tanya jawab dan diskusi sehingga pihak KPK mengetahui apa-apa saja kekurangan dari sistem pemerintahan yang sudah dijalankan.

Pihak KPK juga mendengarkan apa saja yang menjadi penghambat sumber pendapatan daerah seperti mengingatkan kepada pelaku usaha untuk cepat dan tepat melaporkan pendapatan dengan jujur.

Dari semua hasil diskusi nantinya direncanakan agar membuat workshop untuk mengetahui lebih rinci bagaimana sistem pemerintahan dengan mengedepankan IT.

Begitupun dengan sistem absensi dan disiplin pegawai yang nantinya tentu diintegrasikan dengan TPP. Sesuai dengan PP No.53 tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Wakil Walikota, H Sulaiman Kohar menerangkan seluruh ASN yang hadir diminta untuk memahami dan berdiskusi supaya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Wawako meminta pihak ASN agar tidak malu bertanya mengenai landasan hukum sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Hadir juga dalam kegiatan ini Perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Oktavianus, Edi Kurniawan, Wisuda, Azis. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb