PT Cikencreng Gugat Pemkot Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang telah menggelar sidang di tempat terkait gugatan PT Cikencreng atas sertifikat lahan milik Pemkot Lubuklinggau yang telah dibangun fasilitas pemerintah.

Tim hakim PTUN Palembang mendatangi Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Lubuklinggau, kemarin. Adapun item-item yang di gugat PT Cikencreng ini diantaranya Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau, Kantor Lurah Belalau II, SDN 80 Lubuklinggau, Balai Benih Belalau II, SMPN 12 Lubuklinggau, kantor camat, balai kecamatan. Dari pantauan di lapangan kemarin, tim hakim PTUN Palembang bersama penggugat (PT Cikencreng) dan tergugat Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau dan Pemkot Lubuklinggau melakukan pengecekan di obyek yang disengketakan.

Sidang ini sempat memanas antara hakim, penggugat, tergugat serta pejabat pemkot yang hadir dalam pengecekan obyek sengketa tersebut, terutama saat mengkroscek Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau. Pihak hakim menanyakan sejarah awal dibangunnya rumdin tersebut, namun pihak BPN tidak begitu paham. Asisten I Setda Kota Lubuklinggau, Fajarudin mengatakan, pihaknya siap meladeni gugatan tersebut karena secara sah pemkot memiliki sertifikat.

Sementara PT Cikencreng tidak memiliki sertifikat ataupun hak guna usaha (HGU), melainkan hanya mengantongi izin prinsip. “Mereka itu (PT Cikencreng) sudah lama tidak beraktivitas, dan sudah lama lahan di sana menjadi lahan tidur, sehingga sudah tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan aktif,” katanya. Parahnya lagi, ucap Fajarudin, perusahaan itu sejak lama tidak membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah.

Kemudian, izin prinsipnya pun akan habis pada 2017. Sementara, kuasa hukum Pemkot Lubuklinggau, Abu Bakar menerangkan, pihaknya akan menyiapkan saksi dalam persidangan yang akan digelar Kamis (22/9) di pengadilan PTUN Palembang. “Hak tanah ini adalah menjadi tanah adat dan milik negara,” ujarnya. Menurut Abu, perusahaan ini pada 1982 pernah ingin mengajukan HGU, namun sayangnya tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga prosesnya terhenti.

Sedangkan pihak BPN, Edison mengatakan, pihaknya hanya berpatokan dengan sertifikat yang ada, dan siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang di PTUN Palembang. Sementara itu, penasihat Hukum PT Cikencreng, Asep menerangkan, pihaknya menggugat 11 sertifikat yang dikeluarkan BPN untuk Pemkot Lubuklinggau dengan total luasan sekitar 1.245 hektare.

“Kita sudah croscek, ternyata di lapangan lahan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya. Adapun lahan yang di anggap tidak sesuai peruntukan yakni yang seharusnya balai pertemuan masyarakat dan rumdin camat, namun di bangun Balai Benih Belalau II.

Permasalahan terkait lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dengan PT Cikencreng hingga kini nampak semakin alot, sebab sebelumnya pihak PT Cikencreng mengaku akan mengancam melakukan gugatan, baik secara pidana atau perdata terhadap Pemkot Lubuklinggau, karena dinilai telah membangun fasilitas umum di lahan HGU Perusahaan.

Soal penggunaan lahan perusahaan ini akan berakhir, pemkot harus bekerja keras memper tahankan bangunan-bangunan yang ada di atas lahan tersebut. Sebab, Pemkot Lubuklinggau memiliki sejumlah sertifikat lahan terkait bangunan yang ada yang digunakan sebagai fasilitas umum dan pelayanan masyarakat

HGU pun sifatnya tidak bisa menguasai seluruh lahan dan juga mesti ada izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. “Jadi terkait gugatan ini, tentu kita siap menghadapinya. Kita nanti akan mendukung penuh dan saling berkoordinasi dengan pihak BPN.

Sumber : artaqila.blogspot.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb