LI-TIPIKOR Laporkan Dugaan Korupsi di RSUD Rupit ke Kejari Lubuklinggau

MURATARA, Jurnalindependen.com – Dugaan Korupsi di RSUD Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) telah dilaporkan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum (LI-TIPIKOR) ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Hal ini disampaikan salah satu anggotanya, Hermawan Sustawijaya (Iwan) kepada wartawan, Sabtu (02/04/2016) dikantornya Muara Rupit.

Menurut Iwan, laporan dengan No. 016/KTB/LI-TIPIKOR/VI/2016 Tertanggal 22 Maret 2016 telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.  “Kami telah melayangkan surat Ke Kajari Lubuklinggau untuk segera menindak lanjut dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta mengusut tuntas Laporan ini sesuai dengan hukum dan Undang – undang yang berlaku,” tegasnya.

Dalam surat tersebut, lanjut Iwan, menyebutkan indikasi penyimpangan-penyimpangan yang telah merugikan uang Negara Ratusan Juta Rupiah, namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak RSUD Rupit.  

“Kami mengharapkan agar dugaan Korupsi ini diusut sampai tuntas untuk kedepannya RSUD Rupit bersih dari Korupsi guna memberikan Pelayanan yang Prima bagi Masyarakat Khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara),” harapnya.

Masih dikatakan Iwan, keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diduga sarat masalah, salah satunya dugaan korupsi terhadap kegiataan Badan Layanan Daerah (BLUD) dengan kode Rekening 1.02..1.02.02.01.24.11 dan 1.02.1.02.02.01.01.08 dengan APBD tahun 2014.

Pihak rumah sakit diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Program  Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Biaya Pedamping Rujukan Penduduk Miskin anggaran Rp. 334.680.000,- yang teralisasi dari  anggaran  tersebut berjumlah 255.381.000,- dan Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor anggaran Rp. 117.271.000,- yang teralisasi anggaran berjumlah Rp. 104.711.000,- “Dari angka tersebut terdapat selisih, kelebihan anggaran tersebutlah  yang kami pertanyakan,” ungkapnya.

Berdasarkan Data ( DPA, RKA, RAB) didukung oleh keterangan nara sumber yang dapat dipercayai serta hasil Investigasi LI-TIPIKOR, beberapa dokumen yang di duga fiktif dan tidak didukung oleh bukti – bukti yang sah secara formal serta tidak mengacu pada aturan Kementrian Keuangan, dimana dalam kegiatan tersebut di duga tidak dilaksanakan sesuai dengan APBD Tahun 2014.

Sementara itu Direktur RSUD Rupit sampai berita ini dimuat tidak bisa ditemui. (Her)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb