Perda Terbit 2012, Sekarang Pemkab Mura Baru Benahi Internal Izin Walet

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Mengenai perizinan walet, pemkab mura akan melakukan pembenahan internal termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) izin tersebut, demikian ungkap assisten III, setda Mura, Edi Iswanto kepada Jurnalindependen.com, Senin (01/02/2016) dikantornya.

Menurut Edi Iswanto, pembenahan dimaksud mengenai regulasi (aturan) dan sinkronisasi antar SKPD terkait.

Kami sudah melakukan rapat untuk tindak lanjut masalah ini, selanjutnya menyusun draft SOP.

Dengan draft SOP yang ada baru akan dikoordinasi dengan penangkar dan pihak terkait, selanjutnya untuk diterapkan.

Prinsipnya izin tersebut mudah, cepat dan transparan. Sehingga dapat ditarik retribusi dan pajaknya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD),” kata Edi Iswanto.

Edi Iswanto menyampaikan bahwa ia beberapa waktu lalu ke Kecamatan Megang Sakti dan mengadakan pertemuan dengan camat, ternyata para penangkar disana satupun belum memiliki izin.

“Walau bagaimanapun izin dari pemerintah harus ada sebelum memulai usaha. Izin itu sendiri harus memperhatikan berbagai aspek termasuk lingkungan.

Beberapa waktu lalu di koran ada berita mengenai keberatan dari masyarakat mengenai suara bising walet.

Artinya dalam usaha walet ini turut melibatkan masyarakat sekitar, ini yang harus menjadi perhatian,” tutup Edi Iswanto.

Diketahui bahwa Perda Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet terbit pada 2012 sedangkan Perda Pajak Sarang Burung Walet pada 2011.

Namun hingga kini ratusan Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Musi Rawas satupun belum memiliki izin dan yang sudah bayar pajak ada 9 pengusaha walau belum memiliki izin juga. (fs)

Berita Terkait :

Rekom Rakor Walet, Penangkar Tunggu SOP Walet dari Pemkab Mura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb